Heboh Foto Luna Maya dan Orang Utan

Heboh Foto Luna Maya dan Orang Utan, Bagaimana Aturannya?
Protes keras dilayangkan banyak aktivis pecinta binatang. Pro dan kontra warganet muncul atas kehadiran sampul majalah pengantin dengan pose artis Luna Maya bersama orang utan. Dalam video yang diunggah di instagram@thesanctoovilla, akun resmi The Sanctoo Villas & Spa Gianyar Bali pada 25 April lalu itu, Luna Maya berpose menggunakan gaun pengantin bersama satu individu orangutan di sebuah studio foto.
Jamartin Sihite, CEO BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation), melayangkan protes keras terkait foto dan video Luna Maya bersama orangutan yang beredar di media sosial.
Luna Maya sendiri mengaku kaget fotonya dikecam banyak orang. Ia sendiri beranggapan bahwa yang dilakukannya adalah kerja professional.
“Sebagai model ya profesional aja. Dalam pikiran aku, ya mereka sudah tahulah aturan dan prosedurnya. Kalau sampai ada masalah seperti ini, aku rasa sih enggak fair,” ujar Luna Maya
Luna Maya menceritakan, awalnya ia tak tahu kalau harus berfoto dengan orangutan. Kalau kemudian ia tak keberatan berfoto bersama satwa yang dilindungi itu, Luna berpikir semua sudah dipersiapkan dengan matang dan profesional.
“Waktu sampai di lokasi syuting, aku enggak tahu konsepnya akan foto dengan orangutan. Aku tahunya kami foto di Bali
Bagaimana Aturan Peragaan Satwa Liar
Jika foto Luna Maya bersama satwa liar mendulang banyak kecaman, lantas seperti apa aturan mainnya di lembaga konservasi seperti kebun binatang?
Ada 2 aturan yakni Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-Ii/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Menteri Kehutanan. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menhut-Ii/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-Ii/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Dalam regulasi soal peragaan satwa liar tidak ada detail yang mengatur bagaimana semestinya.
Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat baik dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Izin peragaan dapat diberikan kepada : 1. Lembaga Konservasi, 2. Lembaga Pendidikan Formal, 3. Perorangan, dan 4. Badan Usaha.
Pasal 19 menyatakan pemegang izin peragaan dilarang melakukan kegiatan: 1. Melakukan persilangan antar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, atau; 2. Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, atau; 3. Memperjualbelikan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan, 4. Mengalihkan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
Kemudian lahir PP menteri berikutnya untuk menambah penjelasan izin peragaan ke luar negeri. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (3) diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut.
Pasal 11 (1) permohonan izin peragaan ke luar negeri diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai berikut: a. Raflesia; b. Anoa (Anoa depressicornis, Anoa quarlesi); c. Babirusa (Babyrousa babyrussa); d. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus); e. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis); f. Biawak Komodo (Varanus komodoensis); g. Cendrawasih (seluruh jenis dari famili Paradiseidae); h. Elang Jawa (Spizaetus bartelsi); i. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae); j. Lutung Mentawai (Presbytis potenziani); k. Orangutan (Pongo pygmaeus); dan/atau l. Owa Jawa (Hylobates moloch)
Pemegang izin perpanjangan peragaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 13A ayat (7), wajib melakukan kerjasama konservasi jenis. (2) Kerjasama konservasi jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. peningkatan kapasitas pengelolaan jenis di ex-situ; b. peningkatan sumber daya manusia; c. alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. keterhubungan program konservasi ex-situ dan in-situ (ex-situ link to in-situ). Pasal II Peraturan Menteri Kehutanan.
Sedangkan aturan yang mendasari PP tersebut adalah Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 (1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
Kemudian pada Pasal 36 (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. penangkaran; c. perburuan; d. perdagangan; e. peragaan; f. pertukaran; g. budidaya tanaman obat-obatan; h. pemeliharaan untuk kesenangan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *